RSS

Segera Tunjuk Plt Wali Nagari

23 Apr

Padang, Padek—Pemprov Sumbar mengingatkan bu­pati/wali kota segera menun­juk pelaksana tugas (Plt) wali nagari/kepala desa yang me­ng­undurkan diri dari jaba­tannya karena menjadi calon legislatif (caleg). Penggantian wali nagari mendesak dila­kukan agar tidak mengganggu pelayanan masyarakat di ting­kat nagari dan desa.

Selain itu, Badan Mu­sya­warah Nagari dan Badan Per­musyawaratan Desa (BPD) bersama pejabat sementara (pjs) wali nagari/kepala desa juga diminta  segera menye­lenggarakan proses pemilihan wali nagari/kepala desa yang definitif. Paling lambat 1 tahun setelah pengunduran wali na­gari/kepala desa.

“Di sejumlah daerah, ba­nyak wali nagari yang nyaleg. Seperti di Padangpariaman, Dharmasraya, Agam, Pasa­man, Pasaman Barat dan Pesi­sir Selatan. Kami tidak tahu persis berapa jumlah wali nagari yang mengundurkan diri karena nyaleg. Saat ini, kami masih menunggu data inventarisasi dari kabupaten/kota. Perkiraan awal ada seki­tar 100 wali nagari,” ujar Kasu­bag Administrasi dan Kelem­bagaan Pemerintah Nagari Biro Pemerintahan, Novian Nurdin kepada Padang Eks­pres kemarin (22/4) di ruang kerjanya.

Ia menyebutkan, 14 Maret lalu, gubernur telah mem­berikan surat edaran yang berisi pedoman bagi wali naga­ri/kepala desa yang akan men­jadi caleg. Dalam surat edaran tersebut disampaikan, jika wali nagari/kepala desa ikut caleg, wajib mengajukan permo­honan berhenti secara tertulis kepada kepala daerah dengan tembusan camat dan Badan Musyawarah (Bamus) Nagari/Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Setelah itu, barulah kepala daerah menyampaikan perse­tujuan/penolakan secara ter­tu­lis kepada wali nagari/ke­pala desa dan atau pe­rangkat nagari/desa pemohon.

Per­setujuan tersebut juga ha­rus ditindaklanjuti dengan pene­tapan keputusan kepala daerah tentang pember­hen­tian wali nagari/kepala desa.

“Kepala daerah juga harus membuat surat keputusan peng­angkatan pjs wali nagari/kepala desa. Ini penting agar ada yang bertanggung jawab terhadap pengurusan urusan masyarakat di nagari,” terang­nya.

Pemprov juga mendesak pem­kab/pemko menyam­pai­kan na­ma-nama wali nagari/kepala de­sa dan perangkat nagari/desa yang mendaftar caleg dan daftar Pjs wali naga­ri/kepala desa ke Bi­ro Peme­rintahan Setprov Sumbar.

Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno yang dihubungi Pa­dang Ekspres kemarin menga­takan, sekretaris wali nagari harus proaktif menggantikan tugas wali nagari agar tidak mengganggu pelayanan ma­syarakat di nagari. “Itu hak wali nagari kalau mau terjun ke politik. Tapi sesuai aturan perun­dang-undangan, UU No 8 Ta­hun 2012 tentang Pemilu anggo­ta DPR, DPD dan DPRD, mereka ha­rus mengun­durkan diri,” tuturnya.

Wali nagari harus mundur karena seluruh kegiatan peme­rintah nagari/desa bersumber dari keuangan negara.

Gelar Pilwanag Baru

Di Pesisir Selatan, berdar­kan laporan sementara yang diterima Badan Pember­da­yaan Masya­rakat Nagari Ke­luarga Berencana dan Pem­berdayaan Perempuan (BPMN KBPPr), terdapat 20 wali naga­ri yang ikut mencalonkan diri sebagai caleg.

“Ada 182 wali nagari di Pes­sel. Dari 20 wali nagari yang nyaleg tersebut, baru satu orang yang menyatakan ke­ikut­sertaan­nya secara tertulis kepada BPMN KBPPr,” ung­kapnya.

Jika nantinya 20 wali naga­ri yang mendaftar sebagai caleg mengundurkan diri, ma­ka Pessel akan segera meng­gelar Pilwanag di 20 nagari tersebut. Jika angga­ran untuk satu pilwanag Rp 10 juta, biaya yang dibutuhkan mencapai Rp 200 juta.

“Beranjak dari kondisi ini, saya berharap agar para calon wali nagari memiliki komit­men moral pada masya­rakat. Salah satu komitmen itu ada­lah berse­dia menjalankan ama­nah hingga masa jabatan berakhir. Sebab, bila kondisi ini terus-terusan terjadi, selain menambah beban bagi daerah dalam hal pembia­yaan, juga menimbulkan kekece­waan masyarakat. Ingat, wali nagari itu pilihan rakyat walau ikut mencaleg tidak melanggar hukum,” tukasnya.

Sementara itu, Ketua LSM Rakyat Peduli Pesisir Selatan, Damyursal Djimar kepada Pa­dang Ekspres, kemarin (22/4), mengatakan akan me­man­tau wali nagari yang ikut caleg. 20 wali nagari yang ikut caleg terse­bar hampir di 15 keca­matan.

“Memang itu hak wali na­ga­ri ikut caleg. Tapi, tetap saja me­nim­bulkan persoalan bagi daerah dan masyarakat karena menam­bah beban biaya da­erah meng­gelar pemilihan wali nagari (pil­wa­nag). Ini juga bisa menye­bab­kan program pem­bangunan terbengkalai di ting­kat nagari,” ujarnya.

http://padangekspres.co.id

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada 23 April 2013 in Berita Pessel kini

 

Tag: , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s